Scroll untuk baca artikel
Info Bogor

DPRD Kota Bogor Kawal Ketat SPMB 2026, Siap Bentuk Posko Pengaduan demi Cegah Kecurangan Sekolah

4
×

DPRD Kota Bogor Kawal Ketat SPMB 2026, Siap Bentuk Posko Pengaduan demi Cegah Kecurangan Sekolah

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil.

BOGOR, Kobra Post Online – DPRD Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 guna menciptakan proses penerimaan siswa yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda pemaparan dan penandatanganan dukungan SPMB 2026 yang berlangsung di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (12/5/2026).

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan pihaknya akan mengawal penuh sistem penerimaan siswa baru agar berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, pembenahan tata kelola pendidikan menjadi langkah penting untuk meminimalisir praktik menyimpang yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Kami dari DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arah kebijakan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujar Adityawarman.

Ia juga menegaskan bahwa visi “Bogor Cerdas” yang digaungkan Pemerintah Kota Bogor harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.

“Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Baca juga: SMK Golden Padukan Semangat Kartini, Market Day, dan Kunjungan Internasional dari Zwijsen College Belanda

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyebut pihaknya siap melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB 2026, termasuk memanggil sejumlah dinas terkait untuk memastikan kesiapan sistem di lapangan.

Menurut Fajar, Komisi IV akan kembali mengundang Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor guna memastikan sinkronisasi data dan mekanisme penerimaan siswa berjalan optimal.

“Kami ingin memastikan sistem yang dipaparkan benar-benar sesuai dengan kewenangan dan pengawasan Komisi IV,” kata Fajar.

Ia menambahkan, indikator keberhasilan SPMB 2026 bukan hanya pada sistem digital yang diterapkan, tetapi juga tingkat kepuasan masyarakat selama proses penerimaan berlangsung.

DPRD Kota Bogor bahkan menyiapkan langkah antisipasi jika muncul kendala teknis maupun administrasi, termasuk opsi pembentukan posko pengaduan masyarakat.

“Nanti akan dibahas seperti apa posko pengaduannya. Tapi kami berharap tahun ini berjalan lancar sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, DPRD Kota Bogor berencana memperluas komitmen pengawasan SPMB 2026 dengan melibatkan unsur sekolah secara langsung. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan penerimaan siswa baru di seluruh sekolah dapat berjalan seragam, adil, dan tidak merugikan calon peserta didik maupun orang tua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *