BOGOR, Kobra Post Online – Menjelang hari raya Iduladha, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor akan melakukan pemantauan hewan-hewan kurban.
Kepala DKPP Kota Bogor, Chusnul Rozaqi memastikan bahwa Pemerintah Kota Bogor hadir dalam memberikan pelayanan ketersediaan hewan kurban yang sehat, dan memiliki kualitas daging yang baik.
“Jadi, kita Pemkot Bogor dari dinas bekerjasama dengan sekolah vokasi, kedokteran dan juga perhimpunan dokter hewan untuk memonitor, memantau sampai dengan selesai pelaksanaan. Nantinya petugas akan mobile memeriksa di lapak-lapak serta di tempat penyembelihan. Kita juga kerja sama dengan Kemenag, MUI dan DMI, kita koordinasi terus,” ujar Chusnul dalam keterangannya, Rabu (5/6).
Kabid Peternakan DKPP Kota Bogor, Anizar menyampaikan kesiapan pelaksanaan hewan kurban di Kota Bogor.
“Kami sudah jauh-jauh hari melakukan vaksinasi PMK di 30 hingga 20 hari menjelang hari raya Iduladha. Sehingga menjelang hari H tidak lagi dilakukan vaksinasi melainkan dilakukan pemeriksaan, serta pemantauan hewan kurban,” ungkapnya.
Baca juga: Pemprov Jabar Terjunkan 1.360 Petugas Pemeriksaan Hewan kurban
Anizar menyarankan seluruh hewan yang ada di Kota Bogor agar segera diperiksa kesehatannya, karena tim dari Kota Bogor sudah diterjunkan ke lapangan.
“Nanti ketika dicek setelah terbukti sehat, kita beri surat keterangan kesehatan sehat (SKKH),” ucapnya.
Dalam melakukan pemeriksaan hewan kurban, DKPP Kota Bogor mendapat bantuan dari sekolah vokasi, Polbangtan, FKH IPB dan dari Perhimpunan dokter hewan Jawa Barat 2 serta tim dari DKPP dengan total sekitar 360-an petugas
“Petugas banyak dan Insya Allah cukup, karena jumlah DKM di Kota Bogor juga cukup banyak, ya jumlahnya lebih kurang ada 800 DKM,” katanya.
Ketersediaan hewan kurban di Kota Bogor selain berasal dari peternak dalam kota, juga berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB.
Baca juga: Pos Pengaduan PPDB di DPRD Kota Bogor Dibanjiri Aduan
Namun, kata Anizar, sesuai regulasi Permentan Nomor 17 tahun 2023 bahwa otoritas perizinan lalu lintas hewan kurban yang masuk ada di wilayah Jawa Barat. Sehingga kabupaten/kota memiliki tugas untuk memastikan bahwa hewan yang diperjualbelikan sudah memiliki sertifikat yang lengkap.
“Jadi sementara itu, kalau tingkat pemkot hanya mengeluarkan izin dari dalam kota saja. Sedangkan dari luar kota, lintas keluar masuknya menggunakan aplikasi, izinnya dari provinsi melalui Aplikasi PKH. Jadi dokumen melalui aplikasi, kita hanya memeriksa saja,” pungkasnya.
